Informasi

Whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Whistleblower adalah seseorang (setiap orang baik pegawai BBPOM di Manado maupun masyarakat umum) yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi (khususnya di BBPOM di Manado) tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Kriteria Pengaduan

Jika Anda melihat atau mengetahui dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan atau bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan pegawai BBPOM di Manado, silahkan melapor ke kami.

  • WHAT yaitu apa perbuatan berindikasi Tindak Pidana Korupsi/pelanggaran yang diketahui.
  • WHO yaitu siapa yang bertanggungjawab/terlibat dan terkait dalam perbuatan tersebut.
  • WHERE yaitu dimana tempat terjadinya perbuatan tersebut dilakukan.
  • WHEN yaitu kapan waktu perbuatan tersebut dilakukan.
  • HOW yaitu Bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).
  • EVIDENCE (jika ada) yaitu Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung.
 
 
 

Jaminan Kerahasiaan dan Komitmen Kami

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena kami akan MERAHASIAKAN & MELINDUNGI Identitas Anda sebagai whistleblower .

BBPOM di Manado sangat menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan. Sebagai bentuk terimakasih kami terhadap laporan yang Anda kirim, kami berkomitmen untuk merespon laporan Anda selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan Anda dikirim.


Gratifikasi

  1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
  2. Gratifikasi terdiri atas:
  3. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai.
  4. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan merupakan Gratifikasi dalam bentuk apapun yang diterima Pegawai yang tidak memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai
  5. Gratifikasi yang terkait kedinasan merupakan Gratifikasi dalam konteks hubungan antar-lembaga yang diperoleh secara sah dalam penugasan resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diberikan secara terbuka, berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan.
  6. Pegawai wajib menolak pemberian Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung.          
  7. Gratifikasi yang wajib dilaporkan dapat berupa Gratifikasi yang diterima:
  8. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
  9. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
  10. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi;
  11. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas, selain penerimaan yang sah dalam penugasan resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  12. dalam proses penerimaan, promosi atau mutasi pegawai;
  13. dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
  14. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama, kontrak atau kesepakatan dengan Pihak Lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  15. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan/atau jasa;
  16. terkait perayaan keagamaan dan/atau adat istiadat yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan; dan
  17. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

5.      Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. berlaku umum, yang merupakan suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
  2. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
  3. dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar-sesama dalam batasan nilai yang wajar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan
  4. merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan
  5. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dapat berupa:
  6. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
  7. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  8. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
  9. pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang seperti cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain, yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  10. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
  11. prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
  12. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  13. manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai yang berlaku umum;
  14. penerimaan yang diperoleh Pegawai dari dana sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku umum;
  15. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, sertifikat, termasuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum seperti pin, kalender, mug, payung, kaos, dan topi yang diperoleh dari kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
  16. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi Pegawai, tidak memiliki Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau
  18. penerimaan berupa hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, atau point rewards, atau suvenir yang berlaku umum sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terkait kedinasan
  19. Gratifikasi yang terkait Kedinasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  20. diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
  21. diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan yang disaksikan atau diberikan dihadapan para peserta yang lain atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan; atau

berlaku umum yang merupakan suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, yang mengacu pada standar satuan harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.

Benturan Kepentingan

  1. Benturan Kepentingan adalah kondisi Pegawai yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas, keputusan, dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
  2. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam:
  3. a. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian
  4. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan;
  5. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
  6. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
  7. Situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
  8. Situasi yang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
  9. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
  10. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
  11. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
  12. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
  13. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya;
  14. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
  15. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon Penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
  16. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Badan POM dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.
  17. Jenis Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam:
  18. Proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
  19. Proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi/ permohonan keterangan;
  20. Proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
  21. Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
  22. Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
  23. Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;
  24. Proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;
  25. Menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
  26. Menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
  27. Melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
  28. Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.
  29. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dapat berupa pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagai berikut:
  30. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
  31. Perencana, yaitu pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu;
  32. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini auditor Inspektorat Badan POM;
  33. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi Badan POM yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
  34. Pengawas, yaitu pejabat yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, verifikasi, sertifikasi, pengujian dan kegiatan pengawasan lainnya;
  35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu pejabat yang melakukan fungsi penyidikan;
  36. Pejabat dan staf yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara;
  37. Ketua, Anggota dan Pejabat yang terlibat dalam kegiatan pengadaan Barang dan Jasa.

Pelaporan melalui Whistle Blowing System dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai Badan POM atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Badan POM.